Selasa, 16 April 2013

Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Untuk Pengaturan Tata Ruang (Tesis Hukum 13)

Tesis Hukum Pemerintahan
Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Konsep  Batas Wilayah Laut  Antar Daerah Kota Semarang Dengan Kabupaten Kendal Sebagai Upaya Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir

Latar Belakang Penelitian 
Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Seiring dengan pergulatan dan pergesaran politik, Indonesia sepakat sistem negara kesatuan dengan otonomi luas.1 Kesepakatan ini telah tertuang dalam perubahan kedua UUD 1945. Di dalam Pasal 18 UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa : 1.) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provonsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupetan dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2.) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka untuk penyelenggaraan pemerintah dalam negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan Provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan pemerintah daerah yang diberikan kewenangan mengatur pemerintahan berdasarkan pasa asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006). hlm. 227.
Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di dalam kesatuan pemerintahan lokal ataupun regional. 2 Nilai desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia yang terkait dengan pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah otonom diadakan guna menyangga tatanan Negara Kesatuan. Dasar kesatuan ini amat penting dalam mendudukannya dengan dasar otonomi seluas-luasnya. Negara Kesatuan tidak dapat meniadakan Otonomi Daerah namun betapapun luas kewenangan Otonomi Daerah, tidaklah dapat meniadakan wadah Negara Kesatuan.3
Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik awal dilaksanakannya konsep otonomi daerah di Indonesia. Kini undang-undang ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Zudan Arif Fakrulloh, Konstruksi dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Makalah dalam Seminar Nasional UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat Kali Perubahan Sebagai Dasar Menuju Milenium II (Semarang : Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007). hlm.2. Berbagai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah termasuk didalamnya kewenangan untuk mengelola sumber daya di laut. Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. 
Kewenangan mengelola sumber daya di laut oleh daerah termasuk didalamnya pengaturan eksplorasi, ekspolitasi, konservasi laut dan pengaturan tata ruang. Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
     a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
     b. pengaturan administratif;
     c. pengaturan tata ruang;
     d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
     e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan 
     f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip
garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk
kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan
provinsi dimaksud. Batas wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4) dan (5) dimaknai sebagai batas wilayah
pengelolaan.
Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Batas wilayah pengelolaan sumber daya di wilayah laut tidak ditafsirkan batas yuridiksi seperti dalam halnya dalam batas perbatasan antar negara. Ini artinya batas wilayah pengelolaan jangan sampai dimaknai seperti batas wilayah kedaulatan.4 Penetapan kewenangan daerah di wilayah laut selebar 12 mil laut tidak diartikan sebagai pengkaplingan laut, tetapi lebih kepada penetapan batas kewenangan dalam melaksanakan desentralisasi untuk pengelolaan, antara lain untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengaturan pemanfaatan, penataan ruang dan penegakan hukum dalam wilayah laut tersebut.5
Menurut Jacub Rais, tidak ada istilah laut Provinsi, laut
Kabupaten/Kota. Pada dasarnya perairan nasional adalah Laut Negara.6
Batas wilayah pengelolaan laut kewenangan daerah selebar 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota merupakan batasan secara
4
Kausar AS, Investasi di Pulau-Pulau Kecil dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ceramah Dirjen Otonomi Daerah pada Acara Seminar Nasional Topik: “Investasi Asing dan Kedaulatan Bangsa di Pulau-Pulau Kecil” diselenggarakan Komunitas Wartawan Kelauatan dan Perikanan (Komunikan), Jakarta 17 April 2006. 
5
Jacub Rais, Pedoman Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999, (USAID – Indonesia Coastal Reseources Management Project Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003). hlm. 32.
6
Loc.Cit.
administratif. Pengertian batasan laut tersebut merupakan batasan wilayah pesisir secara administratif juga.
Secara administratif, wilayah pesisir Indonesia akan tercakup ke dalam keseluruhan wilayah laut yang berada di bawah kewenangan pengelolaan dari semua yaitu 33 daerah Provinsi di Indonesia, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004.7 Demikian pula akan mencakup sebagian besar daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki wilayah pesisir. Jadi lebar batasan wilayah laut sampai 12 mil laut sama dengan batasan wilayah pesisir (ke arah laut) secara administratif.
Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Untuk kepentingan secara praktis dalam lingkup nasional Indonesia, terdapat pula kesepakatan mengenai batasan wilayah pesisir yaitu bahwa batas ke arah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang berskala 1 : 50.000, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.8
Untuk memberikan kejelasan ruang lingkup pengertian wilayah pesisir Indonesia telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Batasan wilayah pesisir menurut Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2007 menegaskan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan
7
L. Tri Setyawanta R., “Pengaturan Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia dan Implikasinya secara Regional”, Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut suatu Kompilasi. (Semarang : Pusat Studi Hukum Laut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 95.
8
L. Tri Setyawanta R., Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional. (Semarang : Pusat Studi Hukum Laut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 38. 
pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Secara teoritis, batasan wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif.9 Berdasarkan pendekatan secara ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan instrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran.10 Ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab.11
Pemberian kewenangan daerah mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi pengaturan tata ruang sebagaimana Pasal 18 ayat
(3) UU Nomor 32 Tahun 2004. Tata ruang adalah wujud struktural dan
9
Ibid., hlm. 25.
10
L. Tri Setyawanta R., Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu di Indonesia, Kapita Selekta Hukum Menyambut Dies Natalis ke 50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang : Fakultas Hukum Undip, 2007), hlm. 123.
11
Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, Departemen Kalautan dan Perikanan, Jakarta, 2001, Bab I, Hlm.5., di dalam L. Tri Setyawanta R., Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional. (Semarang : Pusat Studi Hukum Laut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 30. 
pola pemanfaatan ruang.12 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.13 Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horisontal dan vertikal. Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi dan yang ada di atas permukaan bumi.14 Jadi tata ruang wilayah pesisir merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.
Dengan melihat batasan wilayah pesisir sebagaimana dalam Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2007, pengaturan tata ruang wilayah laut kewenangan daerah selebar 12 mil laut merupakan bagian dari tata ruang wilayah pesisir. Perlunya pengaturan tata ruang di wilayah pesisir sebagai konsekuensi dari dinamika pesisir yang dapat merusak ekosistem.15
Dinamika pesisir tersebut terjadi akibat faktor alam maupun akibat aktivitas ulah manusia. Faktor alam yang mempengaruhi
12
Dyah Marganingrum, Tinjauan Karakteristik Wilayah Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat dalam Rangka Pengalolaan Kawasan Pesisir Terpadu, Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil di Indonesia editor Robert M. Delinom (Ed). (Jakarta : LIPI Press, 2007), hlm. 51.
13
Pasal 1 angka 1 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
14
Robinson Tarigan, Perencanaan Pengembangan Wilayah, Edisi Revisi, (Jakarta : Bumi Aksara: 2005). hlm. 111.
15
Loc.Cit.
dinamika pesisir seperti tsunami, abrasi, gelombang pasang, banjir rob, pasang surut maupun pemanasan global. Aktivitas ulah manusia yang memberi andil besar dinamika pesisir seperti penambangan karang dan pasir pantai, penggundulan hutan mangrove, reklamasi pantai, maupun pencemaran. Gangguan yang dialami ekosistem laut, khususnya di wilayah pesisir bukan main dahsyatnya, bahkan sudah pada taraf yang cukup mengkhawatirkan. World Resource Institute (WRI) memperkirakan bawa lebih dari lima puluh persen wilayah pesisir dunia mengalami kerusakan lingkungan yang parah akibat tekanan pembangunan.16 Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam.17 Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Demikian pula dapat dikatakan bahwa sebagian besar permasalahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan kawasan pesisir dan laut merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan di darat.18
Naiknya permukaan air laut merupakan salah satu permasalahan penting yang harus dihadapi oleh negara-negara pantai atau negara kepulauan di dunia. Fenomena alam ini perlu diperhitungkan dalam semua kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, karena dapat berdampak
16
Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu Sintesis dan Gagasan. (Jakarta : PT. Gremedia Pustaka Utama, 2005). hlm. 42.
17
Penjelasan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
18
Dyah Marganingrum, Op.Cit., hlm. 64.
langsung pada pemunduran garis pantai.19 Akibat dinamika pesisir yang dapat merusak ekosistem, perlunya penataan ruang pesisir terpadu. Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Prinsip dasar penyusunan tata ruang pesisir terpadu adalah bagaimana mendapatkan manfaat dari sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin dengan tidak mengabaikan asepek ekonomi, sosial, kelembagaan dan pertahanan dan keamanan.20
Berdasarkan dinamika yang terjadi pada wilayah pesisir di atas,
dibutuhkan tata ruang wilayah pesisir. Penyusunan tata ruang mengacu
kepada beberapa aspek berikut :21
     a. Kelestarian Sumber Daya Pesisir
     b. Kesesuaian Lahan
     c. Keterkaitan Kawasan

Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Pengaturan tata ruang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.22
Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tidak memberikan kriteria penataan ruang wilayah pesisir berdasarkan klasifikasi tersebut. Hal ini ....


1.2. Permasalahan Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah
Dari uraian di atas dikemukakan beberapa permasalahan yaitu:
1     Bagaimana konsep bentuk pengaturan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir?
2    Bagaimana konsep pemecahan masalah batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir?
3    Bagaimana konsep kerjasama daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan Penelitian
1    Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Mengetahui dan mendiskripsikan konsep bentuk pengaturan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir.
2    Mengetahui dan mendiskripsikan konsep pemecahan masalah batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir.
3    Mengetahui dan mendiskripsikan konsep kerjasama daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir.

Kegunaan Penelitian Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah
1. Kegunaan Praktis
Berdasarkan penulisan tesis ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hal yang berkenaan dengan penegasan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal, serta dapat digunakan untuk masukan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisirnya.
2. Kegunaan Secara Teoritis
Penulisan tesis ini untuk memperdalam pengetahuan yang berkaitan mengenai penegasan batas laut dan penataan ruang wilayah pesisir, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum laut.

1.4. Metodologi Penelitian Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah
1.4.1. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan yang
mempunyai identitasnya sendiri-sendiri, selalu disesuaikan denggan
ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro,31 penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini menghendaki pendekatan yuridis normatif.. Pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.32 Penelitian ini berangkat dari kaidah-kaidah positif yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan. 
 
1.4.2. Spesifikasi Penelitian Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah
Tesis Hukum Pemerintahan Tentang Batas Wilayah Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai penegasan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir di daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar